Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim Muhammad Isha Anshori saat diwawancarai di ruang rapat Komisi B DPRD Jatim.
SURABAYA, klikmadura.id – Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memberikan perhatian khusus terhadap Instalasi Pelabuhan Perikanan Pantai (IPPP) Branta. Buktinya, DKP menyusun masterplan untuk pengembangan sarana pelelangan ikan tersebut.
Catatan Klik Madura, IPPP Branta semula bernama Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Branta. Terdapat bangunan dan dermaga untuk menfasilitasi nelayan. Mulai dari menurunkan ikan hingga penjualan.
Aset tersebut dibangun Pemkab Pamekasan pada tahun 2006 lalu. Anggaran yang digelontorkan cukup fantastis. Mencapai miliaran rupiah. Namun, sejak 2021 aset tersebut diserahkan kepada Pemprov Jatim.
Penyerahan aset tersebut dilatarbelakangi aturan baru yang menyatakan kewenangan bidang kelautan menjadi hak penuh pemerintah provinsi. Sementara pemkab hanya membidangi perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim Muhammad Isha Anshori mengatakan, IPPP Branta baru diserahkan ke Pemprov Jatim pada 2021 lalu. Dengan demikian, belum banyak yang dilakukan untuk peningkatan fasilitas di lokasi tersebut.
Pemprov Jatim memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan fasilitas IPPP Branta. Tahun ini, akan disusun masterplan pengembangan pembangunan.
Dengan adanya masterplan itu, diharapkan pengembangan pembangunan akan berjalan maksimal. Kemudian, fasilitas penunjung industri perikanan itu dapat bermanfaat kepada masyarakat setempat.
“Kami susun masterplan pengembangannya, terkait anggaran nanti akan dibahas bersama dengan dewan,” kata pria asal Bangkalan itu.
Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa mendukung penuh pengembangan pembangunan IPPP Branta. Sebab, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan oleh ribuan nelayan di Pamekasan.
Aliyadi mengagendakan segera turun ke IPPP Branta. Dia akan mengajak tim dari Dinas Keluatan dan Perikanan Jatim untuk melihat kondisi secara riil sehingga pembangunan yang dilakukan nantinya benar-benar sesuai kebutuhan.
“Tahun ini kami harapkan masteplan sesuai, sehingga tahun depan bisa dianggarkan untuk pengembangan pembangunannya,” kata pria yang juga menjabat Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim itu. (diend)
