Oleh: M. Faizi
——-BELAKANGAN ini, perhatian publik tertuju pada acara retret kepala daerah di Magelang yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Agenda ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efektivitas kepemimpinan serta pembangunan nasional.
Namun, polemik muncul ketika sejumlah kepala daerah dikabarkan tidak menghadiri acara tersebut, termasuk diduga Bupati Sumenep. Dugaan ini memicu spekulasi di tengah masyarakat, mengingat pentingnya forum tersebut bagi jalannya pemerintahan daerah.
Instruksi Politik dan Ketidakhadiran Kepala Daerah
Ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam retret Magelang bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi yang beredar, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan mereka dalam acara tersebut.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis, 20 Februari 2025. Keputusan ini diambil menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyebut bahwa dari 503 kepala daerah yang diundang, 55 tidak hadir. Dari jumlah tersebut, enam kepala daerah memberikan izin resmi, sementara 49 lainnya tidak memberikan keterangan.
Namun, daftar lengkap kepala daerah yang absen tidak dipublikasikan secara resmi. Dengan demikian, tidak ada kepastian apakah Bupati Sumenep termasuk di antara mereka yang tidak hadir.
Minimnya Transparansi dan Sorotan Media Lokal
Dalam sistem demokrasi yang sehat, kehadiran seorang kepala daerah dalam forum strategis seperti ini menjadi simbol keterlibatan aktif dalam koordinasi pemerintahan.
Ketidakhadiran tanpa keterangan resmi dapat menimbulkan berbagai interpretasi di masyarakat. Hingga saat ini, media lokal di Sumenep tidak banyak menyoroti isu tersebut.
Situs resmi Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) juga tidak memberikan informasi terkait agenda tersebut.
Minimnya transparansi ini mengundang pertanyaan lebih lanjut. Apakah ketidakhadiran kepala daerah merupakan keputusan pribadi, instruksi politik, atau karena alasan lain yang belum terungkap?.
Publik berhak mendapatkan klarifikasi agar tidak muncul spekulasi yang dapat merusak kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
Dampak Ketidakhadiran terhadap Pemerintahan Daerah
Ketidakhadiran kepala daerah dalam acara nasional seperti ini dapat menimbulkan konsekuensi tertentu. Dari perspektif hubungan pusat-daerah, absennya kepala daerah berpotensi menghambat komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik.
Selain itu, dari aspek kepemimpinan, seorang kepala daerah perlu mempertimbangkan bagaimana absennya mereka dapat memengaruhi persepsi publik.
Niccolò Machiavelli dalam karyanya The Prince pernah menyatakan bahwa “lebih baik ditakuti daripada dicintai, jika Anda tidak bisa memiliki keduanya,”.
Dalam konteks kepemimpinan politik, setiap tindakan atau ketidakhadiran memiliki dampak terhadap legitimasi dan otoritas seorang pemimpin.
Seorang kepala daerah yang memilih tidak hadir dalam forum strategis harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusan tersebut, baik dalam hubungan politik dengan pusat maupun dalam persepsi masyarakat lokal.
Kesimpulan: Pentingnya Klarifikasi Resmi
Ketidakhadiran Bupati Sumenep dalam retret Magelang, jika benar terjadi, mencerminkan beberapa kemungkinan faktor yang melatarbelakanginya. Apakah ini murni keputusan politik, kurangnya urgensi dari perspektif daerah, atau alasan lain yang lebih teknis?
Dalam kondisi seperti ini, keterbukaan informasi menjadi kunci utama. Pemerintah daerah seharusnya memberikan klarifikasi resmi untuk menghindari spekulasi liar di masyarakat.
Transparansi tidak hanya penting bagi kredibilitas kepala daerah, tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan.
Masyarakat berhak mengetahui alasan di balik ketidakhadiran kepala daerah dalam acara penting yang berdampak langsung pada jalannya pemerintahan.
Jika ada instruksi politik yang menjadi dasar keputusan ini, maka komunikasi yang lebih terbuka kepada publik dapat membantu menghindari ketidakpastian dan menjaga stabilitas kepercayaan terhadap pemimpin daerah mereka. (*)
