Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah: Sebuah Potensi yang Terabaikan

Avatar

- Wartawan

Senin, 12 Februari 2024 - 16:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Moh. Rifqi Rahman

(Dosen di Institut Al Azhar Menganti Gresik. Alumnus S3 Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya)

___________________________________

ENDIDIKAN diniyah takmiliyah memang merupakan pendidikan non formal. Sifatnya pun hanya sebagai pelengkap guna membekali peserta didik dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, tafaqquh fi al-ddin, ukhuwah Islamiyah, tawadu’, tasamuh, tawazun, tawasuth, keteladanan dan cinta tanah air.

Meski demikian, lembaga pendidikan ini tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Setidaknya, data terakhir di EMIS Pendidikan Islam, sudah ada 102.382 lembaga pendidikan diniyah takmiliyah di Indonesia.

Di Jawa Timur saja jumlah lembaga diniyah takmiliyah sudah mencapai 31.772 lembaga dengan total peserta didik yang terdata mencapai 1.772.312.

Jumlah ini merupakan potensi, dalam artian pendidikan diniyah takmiliyah ini telah berpartisipasi secara aktif memastikan peserta didik Indonesia memiliki nilai-nilai sebagaimana disebutkan.

Oleh sebab itu, pendidikan diniyah takmiliyah ini memerlukan perhatian lebih, terutama dari sisi kebijakannya untuk mengupayakan optimalisasi arah implementasinya.

Kabar gembiranya, sejumlah pemerintah daerah sudah menaruh perhatian lebih melalui penetapan peraturan tentang pendidikan diniyah takmiliyah ini.

Beberapa daerah di pulau Jawa seperti Kabupaten Kudus, Pasuruan, Banyuwangi, Magetan, atau Sumenep telah memiliki peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati (perbup) untuk mengatur pelaksanaan pendidikan ini.

Demikian juga dengan beberapa daerah di pulau-pulau lainnya juga sudah memiliki landasan kebijakan berupa perda/perbup tadi.

Lahirnya perda/perbup ini merupakan efek lanjutan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan pengembangan wilayah secara demokratis dan otonom, sehingga pengembangan pendidikan diniyah takmiliyah yang juga termasuk di dalamnya mendapatkan angin segar untuk tumbuh dan berkembang dengan baik di bawah asuhan pemerintah daerah masing-masing.

BACA JUGA :  Derita Palestina, Duka Kita Bersama

Tapi kondisi ini tidak benar-benar menyuguhkan angin segar bagi pelaksanaan pendidikan diniyah takmiliyah. Kebijakan-kebijakan di masing-masing daerah itu hanya seperti fatamorgana yang menjanjikan air di tengah telaga, kenyataan sesungguhnya adalah gersang.

Setidaknya, pendidikan diniyah takmiliyah ini menghadapi masalah seperti masalah klasik dualisme pendidikan di Indonesia sehingga meski kebijakan daerah telah mengambil langkah dari segi legalitas, namun implementasinya masih belum optimal.

Selanjutnya, masalah peran serta masyarakat yang rendah dimana hal ini sejatinya sedikit anomali sebab pendidikan diniyah takmiliyah sendiri justru merupakan pendidikan berbasis masyarakat.

Beberapa masalah lainnya seperti minimnya komunikasi antar pemangku kebijakan sehingga masalah-masalah turunan muncul seperti manajemen yang buruk, tenaga pengajar, pendanaan, atau pengembangan kurikulum yang tidak optimal.

Di antara masalah-masalah yang disebutkan, anomali partisipasi masyarakat yang rendah terhadap pendidikan diniyah takmiliyah merupakan yang paling menarik.

Mengapa pendidikan diniyah takmiliyah yang secara historis lahir dari rahim masyarakat (berbasis masyarakat) justru tidak diminati oleh masyarakat itu sendiri? Ini fakta yang aneh.

Salah satu asumsi penyebab dari masalah ini adalah munculnya kebijakan integrasi yang termuat dalam beberapa perda/perbup yang diulas sebelumnya.

Dari sisi operasional, implementasi kebijakan integrasi ini mewajibkan pendidikan diniyah takmiliyah dilaksanakan secara integratif dalam satuan pendidikan formal.

Di satu sisi kebijakan ini bagus sebab legalitas pendidikan diniyah takmiliyah menjadi semakin kokoh, namun di sisi lain kebijakan ini justru mengesampingkan eksistensi lembaga diniyah takmiliyah yang memang sudah berdiri.

Konsekuensinya, para orang tua tentu lebih tertarik untuk mengikutkan putra-putrinya dalam program diniyah yang sudah terintegrasi dalam pendidikan formal dibandingkan dengan membawa putra-putri mereka ke lembaga diniyah takmiliyah.

BACA JUGA :  Klik BTS Pacu Kreativitas Peserta Didik SMAN 4 Pamekasan

Oleh sebab itu, kebijakan integrasi pendidikan diniyah takmiliyah dengan lembaga pendidikan formal ini perlu pemikiran ulang. Setidaknya, ada dua hal yang perlu ditinjau, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2230 tahun 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3633 tahun 2023.

Pertama, Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2230 tahun 2022 memberikan rincian tentang bagaimana pendidikan diniyah takmiliyah dilaksanakan, yaitu melalui satuan pendidikan madrasah diniyah takmiliyah secara mandiri, pesantren, atau terintegrasi dengan lembaga pendidikan formal.

Opsi pelaksanaan yang terakhir (terintegrasi) ini yang memerlukan tinjauan. Jika di suatu daerah tertentu memiliki kebijakan integrasi dalam pelaksanaan pendidikan diniyah takmiliyah, eksistensi lembaga pendidikan diniyah takmiliyah yang berbasis masyarakat itu akan dibawa kemana? Bagaimana mengoptimalkannya?

Kedua, Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3633 tahun 2023. Keputusan ini memberikan penjelasan tentang ruang lingkup pendidikan diniyah takmiliyah, yaitu sebagai satuan pendidikan dan sebagai program pendidikan.

Jika suatu daerah tertentu memiliki kebijakan integrasi sehingga daerah tersebut mengarah pada pelaksanaan pendidikan diniyah takmiliyah sebagai program pendidikan, lalu potensi eksistensi lembaga pendidikan diniyah takmiliyah yang memang sudah ada sebelumnya akan dibawa kemana?

Kebijakan integrasi, sekali lagi, bukanlah kebijakan yang kurang tepat. Hanya saja, kebijakan ini perlu mempertimbangankan dua hal di atas sehingga kebijakan integrasi menjadi jalan tengah untuk memaksimalkan pengembangan pendidikan diniyah takmiliyah dan mengoptimalkan eksistensi lembaga pendidikan diniyah takmiliyah.

Jika tidak, lembaga pendidikan diniyah takmiliyah hanya akan menjadi sebuah potensi yang terabaikan. (*)

 
Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks

Berita Terkait

Review Film Vina Sebelum 7 Hari, Antisipasi Kenalakan Remaja hingga Indikasi Kriminalitas
Pers Versus Asas Praduga Tidak Bersalah
Kartini, Sang Pejuang Kesetaraan Perempuan
Melepas Bulan Penuh Berkah
Gerbong Anak Muda di Tengah Gerbong Ulama dan Blater Madura
Falsafah Hidup Kebangsaan
Catatan Akhir Tahun: Sebuah Refleksi dan Pentingnya Resolusi
Ternyata Semudah Itu Lho Bertani Semi Organik

Berita Terkait

Selasa, 21 Mei 2024 - 15:13 WIB

Review Film Vina Sebelum 7 Hari, Antisipasi Kenalakan Remaja hingga Indikasi Kriminalitas

Rabu, 1 Mei 2024 - 19:52 WIB

Pers Versus Asas Praduga Tidak Bersalah

Minggu, 21 April 2024 - 19:35 WIB

Kartini, Sang Pejuang Kesetaraan Perempuan

Selasa, 9 April 2024 - 15:00 WIB

Melepas Bulan Penuh Berkah

Minggu, 7 April 2024 - 10:52 WIB

Gerbong Anak Muda di Tengah Gerbong Ulama dan Blater Madura

Selasa, 2 April 2024 - 14:44 WIB

Falsafah Hidup Kebangsaan

Senin, 12 Februari 2024 - 16:19 WIB

Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah: Sebuah Potensi yang Terabaikan

Minggu, 31 Desember 2023 - 16:50 WIB

Catatan Akhir Tahun: Sebuah Refleksi dan Pentingnya Resolusi

Berita Terbaru

Halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Pendidikan

635 Lembaga PAUD di Kabupaten Sampang Tidak Terakreditasi

Jumat, 24 Mei 2024 - 17:46 WIB