PAMEKASAN || KLIKMADURA – Raden Bagus (RB) Fattah Jasin bukan sosok kaleng-kaleng. Pengalamannya di birokrasi dan jaringan yang dimiliki luar biasa.
Bahkan, sebatas menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon bupati saja, pria yang akrab disapa Gus Acing itu diantar langsung oleh mantan gubernur Jawa Timur Periode 1998-2003 dan 2003-2008. Mayjen (Purn) Imam Utomo.
Mayor Jenderal purnawirawan itu mendampingi Fattah Jasin mengembalikan formulir pendaftaran Bacabup ke DPC Partai Demokrat Pamekasan dan DPC PBB Pamekasan, Jum’at (10/05/2024).
Mayjen (Purn) Imam Utomo menyampaikan, Fattah Jasin memiliki cukup modal dan pengalaman untuk memimpin Pamekasan.
“Fattah Jasin sudah dianggap sebagai anak sendiri, kemana-mana beliau (Fattah Jasin) minta diantar saya termasuk ke kiai sepuh,” katanya.
Jenderal bintang dua itu meyakini Gus Acing tahu akar permasalahan yang ada di Pamekasan. Sebab, mantan kepala Bappeda Jatim itu sudah pernah jadi Pj bupati dan wakil bupati Pamekasan.
Mantan Gubernur Jawa Timur dua periode itu sudah memantapkan diri untuk mendukung Fattah Jasin menjadi orang nomer satu di Kabupaten Pamekasan.
“Yakin 100 persen, ini bukan kampanye ya, tapi perlu saya dorong karena Fattah Jasin sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk kemajuan Pamekasan,” katanya.
“Pengalaman di pemerintahan Jawa Timur sudah cukup mengantarkan beliau untuk jadi bupati Pamekasan,” tambahnya.
Sementara itu, Gus Acing mengaku sudah ada dua partai yang memberikan kepastian rekomendasi. Keduanya yakni, PKB dan Golkar.
“Saya dari PKB sudah dapat, langsung tujuannya kepada bakal calon Bupati Pamekasan Fattah Jasin dari Muhaimin Iskandar dan pak sekjen. Kalau dari Partai Golkar sudah duluan, kayaknya sebentar lagi Demokrat juga ikut berlabuh,” katanya.
Ketua DPC Partai Demokrat Pamekasan Ismail menyampaikan, rekomendasi bakal calon bupati sepenuhnya kewenangan DPP. Sementara, DPC hanya bertugas mengurus persoalan administrasi.
“Sesuai petunjuk DPP, tugas kami hanya di persoalan administratif dan mengecek semua berkas yang dipersyaratkan oleh DPP, persoalan siapa yang dapat rekomendasi itu mutlak urusan DPP,” tandasnya. (ibl/diend)
