Diduga Terjadi Pengrusakan Mangrove di Pamekasan, Pemerintah Diminta Tidak Tinggal Diam

Avatar

- Wartawan

Minggu, 14 Januari 2024 - 12:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto penampakan ekskavator di pantai selatan Pamekasan diduga merusak hutan mangrove. (Foto Istimewa)

Foto penampakan ekskavator di pantai selatan Pamekasan diduga merusak hutan mangrove. (Foto Istimewa)

PAMEKASAN, KLIKMADURA – Video alat berat berupa ekslavator diduga melakukan pengrusakan hutang mangrove di pantai selatan Pamekasan viral. Lokasi kejadian tersebut tepatnya di Kecamatan Tlanakan.

Video viral itu sontak memancing reaksi dari berbagai pihak. Sebab, pengrusakan mangrove itu bisa menyebabkan kerusakan ekosistem dan bisa mengundang bencana seperti banjir rob.

Aktivis Pemerhati Lingkungan Slamet Budiarto menyampaikan, mangrove memiliki banyak fungsi. Mulai fungsi menjaga keseimbangan ekosistem hingga menjadi pemecah ombak untuk menahan abrasi hingga banjir rob.

Dengan demikian, mangrove harus dilindungi. Apalagi, keberadaanya di bibir pantai. “Mangrove itu harus dilindungi, bukan malah dirusak,” katanya, Minggu (14/1/2024).

BACA JUGA :  Soal Curhatan Eks Kepala Puskesmas Tiap Bulan Setor ke Ajudan, Bupati Baddrut Tamam: Itu Bohong

Berkaitan dengan dugaan pengrusakan hutan mangrove di pantai selatan Pamekasan, pemerintah diminta tidak tinggal diam.

Pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebelum kerusakan semakin meluas.

“Jangan dibiarkan, pemerintah harus turun tangan sebelum kerusakan mangrove semakin meluas,” pintanya.

Slamet menyampaikan, Pemkab Pamekasan harus segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim berkaitan dengan dugaan pengrusakan hutan mangrove tersebut.

Mengingat, pengelolaan pantai dan kawasan pesisir sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meski demikian, pemkab memiliki tanggung jawab untuk memantau dan melaporkan kejadian di daerah.

BACA JUGA :  Samsat Keliling Permudah Layanan Pembayaran Administrasi Kendaraan

Sayangnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Supriyanto belum bisa dimintai keterangan. (diend)

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks

Berita Terkait

Gandeng PWI, PLN UP3 Pamekasan Sosialisasi Tips Aman Penggunaan Listrik
DPC PBB Pamekasan Tarik Uang Jaminan Keseriusan Bacabup Rp 25 Juta
Sulaisi Abdurrazaq: Sesuai Fakta Persidangan, Bahriah Tak Punya Leter C dan Akta Hibah
SMAN 1 Pamekasan Gelar Lepas Pisah, Kepsek Doakan 362 Lulusan Sukses
Tingkatkan Kualitas Layanan, PLN UP3 Pamekasan Gelar “Toron Kampong” Serentak di 10 ULP
Kemampuan Keuangan Pemkab Pamekasan Rendah, PAD Ditopang Pendapatan Rumah Sakit
Pimpinan DPRD Pamekasan Fasilitasi Aspirasi Jurnalis Tolak Revisi UU Penyiaran
Hasil Audit Inspektorat Kasus Dugaan Korupsi Gebyar Batik Turun, Akankah Segera Ada Tersangka?

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 14:07 WIB

Gandeng PWI, PLN UP3 Pamekasan Sosialisasi Tips Aman Penggunaan Listrik

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:19 WIB

DPC PBB Pamekasan Tarik Uang Jaminan Keseriusan Bacabup Rp 25 Juta

Kamis, 23 Mei 2024 - 12:15 WIB

SMAN 1 Pamekasan Gelar Lepas Pisah, Kepsek Doakan 362 Lulusan Sukses

Rabu, 22 Mei 2024 - 19:06 WIB

Tingkatkan Kualitas Layanan, PLN UP3 Pamekasan Gelar “Toron Kampong” Serentak di 10 ULP

Rabu, 22 Mei 2024 - 15:23 WIB

Kemampuan Keuangan Pemkab Pamekasan Rendah, PAD Ditopang Pendapatan Rumah Sakit

Senin, 20 Mei 2024 - 10:45 WIB

Pimpinan DPRD Pamekasan Fasilitasi Aspirasi Jurnalis Tolak Revisi UU Penyiaran

Senin, 20 Mei 2024 - 09:37 WIB

Hasil Audit Inspektorat Kasus Dugaan Korupsi Gebyar Batik Turun, Akankah Segera Ada Tersangka?

Minggu, 19 Mei 2024 - 20:22 WIB

Gelar Pemilihan Kacong-Cebbhing, Disporapar Pamekasan Siapkan Rp 200 Juta

Berita Terbaru

Halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Pendidikan

635 Lembaga PAUD di Kabupaten Sampang Tidak Terakreditasi

Jumat, 24 Mei 2024 - 17:46 WIB