Suasana rapat paripurna di Kantor DPRD Pamekasan. (Moh. Iqbalul Khavei)
PAMEKASAN,KLIKMADURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna, Rabu (29/11/2023). Rapat tertinggi itu membahas tentang penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan RAPBD tahun 2024.
Ali Masykur selaku perwakilan fraksi PPP menyampaikan, APBD tahun 2024 harus dijadikan acuan dalam melaksanakan perbaikan secara komprehensif dan sistematis. Dengan demikian, kelemahan yang ada pada perencanaan pelaksanaan maupun pengawasan pada APBD tahun 2022 dan 2023 tidak terulang kembali di tahun anggaran 2024.
“Kami berharap, di bawah kepemimpinan pj bupati Pamekasan, pemerintah lebih baik dan lebih berkualitas dalam melaksanakan program,” katanya.
Ali Masykur menyampaikan, APBD 2024 dipastikan lebih sehat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan anggaran harus lebih efektif, efesien dan tepat sasaran.
“Ke depan pemerintah jarus mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum dalam penggunaan anggaran,” pintanya.
Semantara itu, Pj Sekda Pamekasan Ach Faisol berjanji akan segera menyampaikan hasil sidang paripurna ke Pemprov Jatim. Tujuannya, agar dokumen keuangan itu dievaluasi dan bulan Desember, APBD 2024 bisa disahkan.
“Setelah kegiatan paripurna ini, akan segera disampaikan ke provinsi, insyaallah pada bulan Desember kita sudah bisa mengesahkan APBD untuk anggaran tahun 2024,” terangnya.
Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin meminta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak terlalu besar. Tujuannya, agar tidak terjadi defisit seperti tahun sebelumnya
“Sekarang kami menganggarkan SILPA tidak terlalu besar, hanya di kisaran Rp 159 miliar. Alhamdulillah kita sepakat antara banggar dan eksekutif untuk lebih merealistiskan SILPA itu,” katanya
Halili menyebut, APBD Pamekasan amburadul akibat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengamanatkan agar 50 persen dari DAU dialkoasikan untuk kegiatan tertentu.
“Ada lima menu yang diperintahkan Menteri Keuangan. Di antaranya, pendidikan, kesehatan, PU, PPPK , dan kelurahan. Jadi, Pengalaman tahun kemarin akan menjadi pembelajaran tahun berikutnya untuk bisa lebih baik lagi,” tukas politisi PPP itu. (ibl/diend)
