Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyampaikan sambutan pada rapat paripurna DPRD Pamekasan. (ZAHRATUL LAILA)
PAMEKASAN, klikmadura.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan terus membuat produk hukum untuk tata kelola pemerintahan lebih baik. Terbaru, legislatif mengesahkan dua peraturan daerah (perda) pada rapat paripurna, Senin (7/8/2023).
Dua perda yang disahkan itu yakni, perda tentanf perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Pamekasan 2023-2045. Kemudian, perda tentang perencanaan induk pembangunan kepariwisataan tahun 2023-2025.
Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin hadir langsung dalam rapat paripurna itu. Dia didampingi wakil ketua dewan lainnya. Bupati Baddrut Tamam, Wabup RB. Fattah Jasin serta kepala OPD juga hadir.
“Semoga peraturan daerah ini benar-benar bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Pamekasan,” kata Wakil Ketua DPRD Pamekasan Hermanto saat memimpin sidang.
Bupati Pamekasan Baddrut Taman menyambut baik ditetapkannya perda RTRW tersebut. Regulasi itu merupakan perubahan dari Perda nomor 16 tahun 2012 tentang RTRW.
“Dengan ditetapkannya perda RTRW ini, maka eksistensi perda nomor 16 tahun 2012 sudah tidak berlaku. Secara garis besar terdapat perubahan dalam lingkup wilayah perencanaan. Pada dasarnya perda RTRW ini merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruangan,” terangnya.
Baddrut menyampaikan, program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus mengacu pada arah pemanfaatan ruang dalam perda tersebut. Dengan demikian, ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal guna mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan wilayah Pamekasan dengan wilayah-wilayah sekitarnya.
“Serta menjamin terwujudnya tata ruang wilayah yang berkualitas, berkreativitas, dan memberikan manfaat,” tambahnya.
Mantan anggota DPRD Jatim itu menyampaikan, perda RTRW merupakan instrumen wajib yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah. Perda itu berfungsi sebagai acuan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Terbitnya perda RTRW yang ditujukan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan membutuhkan semangat baru untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang atau pembangunan wilayah. Tujuannya, untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dan meningkatkan investasi serta sebagai acuan dalam penanganan administrasi perbankan.
Berkenaan dengan perda tentang perencanaan induk pembangunan kepariwisataan, diyakini dapat mempermudah pembangunan kepariwisataan di Pamekasan. Peluang menarik investor juga lebih terbuka lebar. (zhrh/diend)
