Dugaan Pengrusakan Mangrove di Pamekasan Diadukan ke Penegak Hukum Lingkungan Hidup

Avatar

- Wartawan

Kamis, 1 Februari 2024 - 11:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Daerah FK3I Jawa Timur Matiyas Catur Wibowo (pakai topi) menyerahkan berkas pengaduan ke BPPLHK Surabaya.

Koordinator Daerah FK3I Jawa Timur Matiyas Catur Wibowo (pakai topi) menyerahkan berkas pengaduan ke BPPLHK Surabaya.

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Dugaan pengrusakan lahan mangrove di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendapat sorotan dari aktivis lingkungan. Persoalan tersebut bahkan diseret ke ranah hukum. Terbukti, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Timur mengadukan pengrusakan mangrove itu ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Surabaya. Koordinator Daerah FK3I Jawa Timur Matiyas Catur Wibowo mengatakan, pengaduan itu dilayangkan ke sejumlah instansi. Selain ditujukan kepada penegak hukum, juga dilayangkan kepada Bupati Pamekasan. Kemudian, pengaduan itu juga dilayangkan ke sejumlah instansi terkait. Di antaranya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan, DLH Pamekasan dan instansi lainnya.
BACA JUGA :  Dinilai Gagal, Aktivis Tuntut Tiga Kepala Dinas di Lingkungan Pemkab Sumenep Dicopot
Menurut Matiyas, pengrusakan lahan mangrove tersebut masuk pada kejahatan lingkungan. Sebab, tanaman mangrove banyak memiliki manfaat terhadap kehidupan manusia. Bahkan, di dalamnya juga ada ekosistem yang sangat penting dilindungi. Dengan demikian, jika mangrove itu dirusak, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan. “Pengrusakan mangrove ini bagian dari kejahatan lingkungan yang memang harus kita perangi,” katanya saat diwawancara Klik Madura. Matiyas berharap, semua lembaga atau intansi yang menerima pengaduan tersebut segera bergerak. Harapannya, aktivitas pengrusakan mangrove itu bukan hanya dihentikan sementara. Tapi, dihentikan secara permanen.
BACA JUGA :  Kendaraan Listrik Tumbuh Pesat, PLN UP3 Pamekasan Siapkan Stasiun Pengisian Daya
Matiyas juga mempertanyakan berkaitan dengan kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) lahan mangrove itu. Sebab, berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa ahli hukum, wilayah sempadan sungai dan pantai tidak diperbolehkan dimiliki perorangan. Dengan demikian, instansi terkait juga diminta menelusuri penerbitan SHM lahan mangrove atas nama perorangan tersebut. “Kami mendesak instansi-instansi untuk menindak dugaan pengrusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan,” tandasnya. (diend)
Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks

Berita Terkait

Gandeng PWI, PLN UP3 Pamekasan Sosialisasi Tips Aman Penggunaan Listrik
DPC PBB Pamekasan Tarik Uang Jaminan Keseriusan Bacabup Rp 25 Juta
Sulaisi Abdurrazaq: Sesuai Fakta Persidangan, Bahriah Tak Punya Leter C dan Akta Hibah
SMAN 1 Pamekasan Gelar Lepas Pisah, Kepsek Doakan 362 Lulusan Sukses
Tingkatkan Kualitas Layanan, PLN UP3 Pamekasan Gelar “Toron Kampong” Serentak di 10 ULP
Kemampuan Keuangan Pemkab Pamekasan Rendah, PAD Ditopang Pendapatan Rumah Sakit
Pimpinan DPRD Pamekasan Fasilitasi Aspirasi Jurnalis Tolak Revisi UU Penyiaran
Hasil Audit Inspektorat Kasus Dugaan Korupsi Gebyar Batik Turun, Akankah Segera Ada Tersangka?

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 14:07 WIB

Gandeng PWI, PLN UP3 Pamekasan Sosialisasi Tips Aman Penggunaan Listrik

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:19 WIB

DPC PBB Pamekasan Tarik Uang Jaminan Keseriusan Bacabup Rp 25 Juta

Kamis, 23 Mei 2024 - 12:15 WIB

SMAN 1 Pamekasan Gelar Lepas Pisah, Kepsek Doakan 362 Lulusan Sukses

Rabu, 22 Mei 2024 - 19:06 WIB

Tingkatkan Kualitas Layanan, PLN UP3 Pamekasan Gelar “Toron Kampong” Serentak di 10 ULP

Rabu, 22 Mei 2024 - 15:23 WIB

Kemampuan Keuangan Pemkab Pamekasan Rendah, PAD Ditopang Pendapatan Rumah Sakit

Senin, 20 Mei 2024 - 10:45 WIB

Pimpinan DPRD Pamekasan Fasilitasi Aspirasi Jurnalis Tolak Revisi UU Penyiaran

Senin, 20 Mei 2024 - 09:37 WIB

Hasil Audit Inspektorat Kasus Dugaan Korupsi Gebyar Batik Turun, Akankah Segera Ada Tersangka?

Minggu, 19 Mei 2024 - 20:22 WIB

Gelar Pemilihan Kacong-Cebbhing, Disporapar Pamekasan Siapkan Rp 200 Juta

Berita Terbaru

Halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Pendidikan

635 Lembaga PAUD di Kabupaten Sampang Tidak Terakreditasi

Jumat, 24 Mei 2024 - 17:46 WIB