Ketua Demokrat Pamekasan: Tidak Ada Jalan Lain, Jika Ingin Tumbuh dan Berkembang Madura Harus Jadi Provinsi

Avatar

- Wartawan

Minggu, 12 Mei 2024 - 16:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPC Demokrat Pamekasan Ismail,. S.HI,. M.IP.

Ketua DPC Demokrat Pamekasan Ismail,. S.HI,. M.IP.

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Pembangunan di Madura kembali mendapat sorotan. Pasalnya, tidak ada perkembangan yang signifikan. Bahkan, indeks pembangunan manusia (IPM) masih rendah.

Dengan demikian, dibutuhkan solusi jitu agar Madura tumbuh dan berkembang secara cepat. Salah satunya, dengan memandirikan diri menjadi provinsi.

Ketua DPC Partai Demokrat Pamekasan Ismail menyampaikan, Madura sebenarnya kaya raya. Sumber daya alam (SDA) yang dimiliki dari sektor minyak bumi dan gas (migas) saja sangat melimpah.

Ditambah, sektor lainnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan juga tidak kalah melimpah.

Namun, kekayaan alam tersebut berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi masyarakat. Empat kabupaten di Madura masih tidak bisa lepas dari belenggu kemiskinan.

Bahkan, tiga kabupaten menduduki peringkat teratas dan satu kabupaten lainnya ada di posisi keenam.

BACA JUGA :  Gebyar Panen Simpedes Bertabur Hadiah, BRI Pamekasan: Wujud Terima Kasih kepada Nasabah

“Sangat miris jika melihat data statistik bahwa Madura masih mendominasi posisi teratas kabupaten termiskin di Jawa Timur,” katanya.

Bahkan, IPM di Madura jika dibanding dengan kabupaten lainnya juga masih sangat rendah. Olehkarenanya, butuh solusi jitu dari pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Menuruy Ismail, satu-satunya jalan untuk mengatasi ketimpangan baik pembangunan maupun ekonomi, Madura harus berpisah dari Jawa Timur.

Dengan menjadi daerah otonomi baru (DOB), Madura akan lebih leluasa dalam mengelolaan kekayaan alam yang dimiliki.

Selama ini Madura mendapat jatah dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang sama dengan 38 kabupaten / kota di Jawa Timur.

Tapi, dengan menjadi provinsi sendiri, jatah DBHCHT dari pengelolaan migas di Madura hanya akan dinikmati kabupaten yang ada di Madura.

BACA JUGA :  IH, Dosen IAIN Madura yang Dilaporkan Mahasiswinya atas Dugaan Pelecehan Akhirnya Buka Suara

“Maka dari itu, menurut saya tidak ada jalan lain selain memerdekakan diri menjadi provinsi jika Madura ingin maju dan berkembang,” katanya.

Pria yang menjabat anggota DPRD Pamekasan itu menyampaikan, untuk menjadi provinsi, Madura harus menambah satu kabupaten lagi.

Salah satu yang ditawarkan adalah pemekaran Kabupaten Pamekasan. Bahkan, hasil kajian akademik yang dilakukan sejumlah kampus, Pamekasan sangat layak dimekarkan.

Hasil kajian tersebut tinggal ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah. Dengan bertambahnya satu kabupaten baru di Madura, pembentukan provinsi akan terwujud.

“Saya yakin jika Madura menjadi provinsi, pertumbuhan dari segala sektor akan terjadi dan masyarakat akan sejahtera,” tandasnya. (diend)

Berita Terkait

Kaca Mobil Elf di Pamekasan Pecah Dilempar Batu, Polisi Gelar Patroli di Lokasi Kejadian
Jumlah Penerima BPNT di Pamekasan Turun Drastis
Oknum Pegawai Bank Jatim Pamekasan Diduga Tipu Nasabah, Kerugian Tembus Rp 210 Juta
Tahun 2024, Program PENA Kemensos RI Hanya Sasar Sembilan Orang Pamekasan
Fathor Rachman, Mantan Kades Laden Tersangka Kasus Korupsi Bumdes Kembali Dibui
DPP PPP Tunjuk Ali Maskur sebagai Ketua DPRD Pamekasan Periode 2024-2029
Apes, Maling Motor di Pamekasan Terkapar Bersimbah Darah Usai Berkelahi dengan Warga
DPRD Pamekasan Tetapkan Nama-Nama Calon Pimpinan Definitif Periode 2024-2029

Berita Terkait

Minggu, 6 Oktober 2024 - 21:08 WIB

Kaca Mobil Elf di Pamekasan Pecah Dilempar Batu, Polisi Gelar Patroli di Lokasi Kejadian

Sabtu, 5 Oktober 2024 - 17:02 WIB

Jumlah Penerima BPNT di Pamekasan Turun Drastis

Jumat, 4 Oktober 2024 - 10:33 WIB

Tahun 2024, Program PENA Kemensos RI Hanya Sasar Sembilan Orang Pamekasan

Rabu, 2 Oktober 2024 - 21:04 WIB

Fathor Rachman, Mantan Kades Laden Tersangka Kasus Korupsi Bumdes Kembali Dibui

Rabu, 2 Oktober 2024 - 06:37 WIB

DPP PPP Tunjuk Ali Maskur sebagai Ketua DPRD Pamekasan Periode 2024-2029

Berita Terbaru

Warga melintas di depan Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan

Jumlah Penerima BPNT di Pamekasan Turun Drastis

Sabtu, 5 Okt 2024 - 17:02 WIB