PAMEKASAN, KLIKMADURA – Penerimaan pajak yang digodok Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan hampir memenuhi target. Hingga Kamis, 14 Desember 2023 sudah tercapai 95 persen.
Kepala KPP Pratama Pamekasan Anis Yudiono bersyukur capaian pajak tinggi. Dia optimistis target penerimaan pajak bisa mencapai 100 persen.
“Tersisa setengah bulan lagi menuju tahun 2024, kami optimistis bisa mencapai target hingga akhir tahun ini,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, menjelang tahun 2024, banyak prestasi yang berhasil diraih KPP Pratama. Di antaranya, tingkat kepatuhan SPT tahunan PPh melebihi 100 persen. “Dalam hal itu kami sudah mencapai 109,64 persen per tanggal 13 Desember 2023,” katanya.
Prestasi lainnya yakni, KPP Pratama keluar sebagai juara 1 dalam kategori kantor pelayanan terbaik di Kanwil Jawa Timur 2. “Selama tahun ini beberapa prestasi telah kami raih, prestasi ini merupakan capaian yang luar biasa bagi kami,” ucap Anis.
KPP Pratama Pamekasan juga meresmikan galeri UMKM yang diresmikan langsung oleh Dirjen Pajak. “Selain itu, kami berhasil mendatangkan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk mengisi kuliah umum di STKIP PGRI Sumenep,” tambahnya.
Setelahnya, disusul oleh Kepala Kanwil Jawa Timur 2 meresmikan teks center di Universitas Al Amien Prenduan. Yakni, sebagai perpanjangan tangan pajak untuk lebih menjangkau masyarakat.
Anis menambahkan, dalam kepedulian untuk perkembangan UMKM di Pamekasan, KPP Pratama mendatangkan chef ahli dari Ros brand Jawa Timur. Tujuannya, untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan ilmu baru dengan memberikan pelatihan-pelatihan.
“KPP Pratama juga include dalam kegiatan nasional yakni mengadakan kegiatan nasional serentak di seluruh Indonesia berupa Pajak Bertutur yang mengharuskan kami turun ke sekolah-sekolah memberikan edukasi mengenai pentingnya pajak, fungsi dan manfaat pajak dan lainnya,” jelas Anis.
Kemudian, tambah Anis, KPP Pratama juga peduli untuk mengedukasi terkait taat pajak kepada pemerintah desa yang dikucurkan dana dari pemerintah pusat. Tujuannya, pemerintah desa paham cara perhitungan anggaran sehingga terhindar dari pemeriksaan inspektorat. “Itu merupakan bentuk kepedulian kami,” tukasnya. (zhrh/diend)
