Pertengahan Tahun 2024, KPP Pratama Pamekasan Target Selesaikan Dua Program Ini

Avatar

- Wartawan

Kamis, 29 Februari 2024 - 08:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala KPP Pratama Pamekasan Anis Yudoyono. (ZAHRATUL LAILA / KLIK MADURA)

Kepala KPP Pratama Pamekasan Anis Yudoyono. (ZAHRATUL LAILA / KLIK MADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan memiliki target capaian pada pertengahan tahun 2024. Yakni, penyelesaian penyampaian SPT tajunan PPh yang ditargetkan selesai pada 31 Maret. Kemudian, pemadanan NIK dan NPWP yang akan selesai pada 30 Juni. Kepala KPP Pratama Pamekasan Anis Yudiono mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera menyampaikan SPT tahunan PPh pribadi. Diharapkan, penyampaian SPT tahunan PPh pribadi itu dilakukan secepat mungkin. “Program penyampaian SPT tahunan PPh ditargetkan harus selesai pada 31 Maret 2024,” katanya.
BACA JUGA :  Pupuk Subsidi Langka, Ketua DPRD Pamekasan Lakukan Langkah Kongkret Selamatkan Petani
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan.
Anis juga menghimbau semua wajib pajak yang telah memiliki NPWP agar segera mensinkronisasikan atau melakukan pemadanan NIK. Pemadanan tersebut diatur dalam UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Pemadanan ini diharuskan selesai hingga 30 Juni 2024 mendatang,” terangnya. Anis menyampaikan, penggunaan NIK menjadi NPWP merupakan bagian dari program single identity number. Dengan demikian, NIK bisa digunakan untuk akses semua layanan pemerintah. Pemadanan harus tuntas sebelum akhir Juni. Sebab, saat single indentity number diberlakukan secara serentak maka NPWP yang tidak dipadankan dengan NIK tidak bisa digunakan.
BACA JUGA :  Jalur Utama Terminal Trunojoyo Sampang Rusak, Aspal Mengelupas, Besi Terlihat
“Masyarakat harus segera memadankan NPWP, karena setelah 1 Juli 2024, NPWP yang tidak disinkronkan dengan NIK tidak dapat digunakan,” kata Anis. Pemadanan NIK dan NPWP tersebut bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Jika terdapat kesulitan, petugas KPP Pratama siap membantu. Menurut Anis, sejauh ini KPP Pratama Pamekasan termasuk dalam kategori tertinggi dengan keberhasilan sebesar kurang lebih 60 persen data NPWP yang sudah disinkronkan dengan NIK. (ern/diend)
Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks

Berita Terkait

Gandeng PWI, PLN UP3 Pamekasan Sosialisasi Tips Aman Penggunaan Listrik
DPC PBB Pamekasan Tarik Uang Jaminan Keseriusan Bacabup Rp 25 Juta
Sulaisi Abdurrazaq: Sesuai Fakta Persidangan, Bahriah Tak Punya Leter C dan Akta Hibah
SMAN 1 Pamekasan Gelar Lepas Pisah, Kepsek Doakan 362 Lulusan Sukses
Tingkatkan Kualitas Layanan, PLN UP3 Pamekasan Gelar “Toron Kampong” Serentak di 10 ULP
Kemampuan Keuangan Pemkab Pamekasan Rendah, PAD Ditopang Pendapatan Rumah Sakit
Pimpinan DPRD Pamekasan Fasilitasi Aspirasi Jurnalis Tolak Revisi UU Penyiaran
Hasil Audit Inspektorat Kasus Dugaan Korupsi Gebyar Batik Turun, Akankah Segera Ada Tersangka?

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 14:07 WIB

Gandeng PWI, PLN UP3 Pamekasan Sosialisasi Tips Aman Penggunaan Listrik

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:19 WIB

DPC PBB Pamekasan Tarik Uang Jaminan Keseriusan Bacabup Rp 25 Juta

Kamis, 23 Mei 2024 - 12:15 WIB

SMAN 1 Pamekasan Gelar Lepas Pisah, Kepsek Doakan 362 Lulusan Sukses

Rabu, 22 Mei 2024 - 19:06 WIB

Tingkatkan Kualitas Layanan, PLN UP3 Pamekasan Gelar “Toron Kampong” Serentak di 10 ULP

Rabu, 22 Mei 2024 - 15:23 WIB

Kemampuan Keuangan Pemkab Pamekasan Rendah, PAD Ditopang Pendapatan Rumah Sakit

Senin, 20 Mei 2024 - 10:45 WIB

Pimpinan DPRD Pamekasan Fasilitasi Aspirasi Jurnalis Tolak Revisi UU Penyiaran

Senin, 20 Mei 2024 - 09:37 WIB

Hasil Audit Inspektorat Kasus Dugaan Korupsi Gebyar Batik Turun, Akankah Segera Ada Tersangka?

Minggu, 19 Mei 2024 - 20:22 WIB

Gelar Pemilihan Kacong-Cebbhing, Disporapar Pamekasan Siapkan Rp 200 Juta

Berita Terbaru

Halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Pendidikan

635 Lembaga PAUD di Kabupaten Sampang Tidak Terakreditasi

Jumat, 24 Mei 2024 - 17:46 WIB