Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan Muttaqin. (MOH IQBALUL KHAVEI / KLIK MADURA)
PAMEKASAN, KLIKMADURA – Salah satu Program prioritas Pemkab Pamekasan masa pemerintahan Bupati Baddrut Tamam dan Wabup Fattah Jasin adalah Warung Milik Rakyat (Wamira Mart). Program tersebut menelan biaya miliaran rupiah. Sayangnya, program unggulan itu ternyata tidak menyumbang pendapatan untuk daerah.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan Muttaqin mengakui Wamira Mart tidak memberi pendapatan terdapat pemerintah. Pasalnya, tidak ada perjanjian bagi hasil dengan pemerintah.
“Pihak pemerintah Pamekasan hanya memberikan fasiltas seperti pembangunan tempat dan fasilitas lain sepeti rak jualan, kursi, komputer dan sebagainya. Sedangkan modal usaha ditanggung pihak yang ingin mengelola.”
Muttaqin mengatakan, Wamira Mart dikelola oleh BUMD. Yakni, PT. Aneka Usaha Mekkasan Makmur (AUMM). “Wamira mart ini bukan dikelola oleh Dinas Koprasi dan UKM karena dari awal program ini berjalan sudah di pasrahkan pada PT. AUMM,” katanya.
Ketua Forum Masyarakat dan Mahasiswa Revolusi (FORMAASI) Khalilurrahman menyampaikan, Wamira Mart tidak jelas pengelolaannya. Program yang bertujuan untuk memajukan perekonomian Pamekasan itu tidak jelas sirkulasi perputaran uangnya.
“Lebih 50 toko wamira mart yang tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan tidak jelas, ketidakjelaskan tersebut karena tidak ada income terhadap Pamekasan.” ucapnya kepada media klikmadura.
Aktivis Pamekasan tersebut menilai, Wamira Mart hanya buang-buang anggaran. Anggaran miliaran dihabiskan untuk pembangunan dan pengadaan barang yang dibutuhkan toko modern itu.
“Kami menilai, manajemen perencanaan Wamira Mart sehingga tidak tepat sasaran. Tidak ada feedback yang jelas terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pamekasan,” tandasnya. (ibl/diend)
