Demo Mapolda Jatim, Aktivis Dukung Polri Berantas Mafia Tanah di Pamekasan

Avatar

- Wartawan

Senin, 22 April 2024 - 15:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Korlap aksi Rahmat Kurniawan saat menyampaikan orasi di depan Mapolda Jatim.

Korlap aksi Rahmat Kurniawan saat menyampaikan orasi di depan Mapolda Jatim.

SURABAYA || KLIKMADURA – Kasus dugaan pemalsuan SPPT tahun 2016 yang menyeret nenek Bahriyah di Pamekasan menjadi atensi berbagai pihak.

Sejumlah aktivis dari berbagai lembaga menggelar aksi demonstrasi di Mapolda Jatim, Senin (22/4/2024). Mereka mendorong agar kasus dugaan pemalsuan SPPT itu dituntaskan.

Rahmat Kurniawan, salah satu korlap aksi mengatakan, terdapat enam tuntutan yang dibawa massa aksi ke Mapolda Jatim.

Yakni, kasus dugaan pemalsuan SPPT tahun 2016 yang ditangani Polres Pamekasan harus dituntaskan.

Meski banyak tekanan dari sejumlah pihak agar perkara tersebut dihentikan, Polres Pamekasan harus tetap melanjutkan penanganan perkara tersebut.

BACA JUGA :  Optimistis Kafilah Sumenep Masuk Peringkat 10 Besar MTQ Jatim 2023

“Tekanan dari pihak luar harus diabaikan, karena hanya mengganggu jalannya proses penegakan hukum terhadap pemalsuan SPPT 2016 yang diduga dilakukan Bahriyah melalui anaknya Mohammad Fauzi,” kata Rahmat Kurniawan.

Pria yang akrab disapa Wawan itu menyampaikan, aksi tersebut sebagai dukungan moral terhadap penegakan hukum yang dilaksanakan Polres Pamekasan.

“Kami meminta semua pihak menghentikan intervensi dan playing victim dalam kasus pemalsuan SPPT 2016 ini,” pintanya.

Menurut Iwan, banyak pihak memainkan playing victim agar penanganan perkara tersebut dihentikan.

“Kami mendukung agar perkara pemalsuan SPPT 2016 di Pamekasan terus dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

BACA JUGA :  Polres Pamekasan Musnahkan Ribuan Botol Miras Pakai Alat Berat

Iwan bersama para aktivis akan terus mendorong pembumihangusan mafia tanah. Sebab, jika tidak ada langkah tegas, mafia tanah akan semakin merajalela.

“Kami mendukung langkah polisi mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan SPPT yang terjadi pada tahun 2016 di Pamekasan,” tandasnya. (diend)

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks

Berita Terkait

Sulaisi Abdurrazaq: Sesuai Fakta Persidangan, Bahriah Tak Punya Leter C dan Akta Hibah
Hasil Audit Inspektorat Kasus Dugaan Korupsi Gebyar Batik Turun, Akankah Segera Ada Tersangka?
Kunjungi OJK Surabaya, BPRS Bhakti Sumekar Bawa 50 Peserta Belajar Literasi Keuangan
Resmi Jabat Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Inf. Herik Prasetiawan Akan Belanja Masalah
Ditetapkan Tersangka, Tiga Kreator Film Guru Tugas Akeloy Production Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara
DPW PPP Jatim Sambut Baik Komunikasi Politik Fattah Jasin Jelang Pilkada Pamekasan
Buntut Film Pendek Guru Tugas, Polda Jatim Amankan Tiga Orang Tim Akeloy Production
Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi Dinas PUPR Sampang, Tiga Broker CV Proyek Diperiksa Polda Jatim

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 09:37 WIB

Hasil Audit Inspektorat Kasus Dugaan Korupsi Gebyar Batik Turun, Akankah Segera Ada Tersangka?

Jumat, 17 Mei 2024 - 13:39 WIB

Kunjungi OJK Surabaya, BPRS Bhakti Sumekar Bawa 50 Peserta Belajar Literasi Keuangan

Selasa, 14 Mei 2024 - 21:41 WIB

Resmi Jabat Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Inf. Herik Prasetiawan Akan Belanja Masalah

Jumat, 10 Mei 2024 - 15:17 WIB

Ditetapkan Tersangka, Tiga Kreator Film Guru Tugas Akeloy Production Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara

Kamis, 9 Mei 2024 - 09:29 WIB

DPW PPP Jatim Sambut Baik Komunikasi Politik Fattah Jasin Jelang Pilkada Pamekasan

Kamis, 9 Mei 2024 - 06:45 WIB

Buntut Film Pendek Guru Tugas, Polda Jatim Amankan Tiga Orang Tim Akeloy Production

Selasa, 7 Mei 2024 - 18:06 WIB

Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi Dinas PUPR Sampang, Tiga Broker CV Proyek Diperiksa Polda Jatim

Selasa, 7 Mei 2024 - 14:10 WIB

Usut Dugaan Korupsi Proyek Pemeliharaan Jalan Dinas PUPR Sampang, Direskrimum Polda Jatim Periksa 10 Saksi

Berita Terbaru

Halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Pendidikan

635 Lembaga PAUD di Kabupaten Sampang Tidak Terakreditasi

Jumat, 24 Mei 2024 - 17:46 WIB