SAMPANG, KLIKMADURA – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari tahun 2021 hingga 2023 diduga bocor. Dugaan tersebut disampaikan Persatuan Jurnalis Sampang (PJS) saat audensi di kantor Bappelitbangda Sampang, Kamis (05/10/2023).
Dalam audensi tersebut Imron Muslim, Sekretaris PJS menyampaikan, organsiasinya melakukan kajian terhadap penggunaan DBHCHT. Hasilnya, diduga kuat dana yang nilainya miliaran rupiah itu bocor.
Imron mengungkapkan, dugaan kebocoran anggaran tersebut ada di tiga dinas. Yakni, Diskominfo Sampang, Satpol PP, dan juga Disporabudpar.
“Diskominfo Sampang diduga menabrak Perbup No 11 Tahun 2019, sedangkan Satpol PP diduga memanipulasi media penerima dana publikasi DBHCHT. Sedangkan Disporabudpar disinyalir melakukan mark up anggaran pertemuan tatap muka yang digelar bersama Bea Cukai Madura,” ungkap Imron.
Diskominfo Sampang diduga melanggar Perbup No 11 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2017 tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Sampang.
Pada pasal 3 nomor 2 disebutkan bahwa LPPL Radio Suara Sampang merupakan wadah untuk penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan Pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Sampang yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
“Tidak komersial itu artinya aktifitas atau kegiatan ekonomi yang tujuannya bukan semata-mata mencari keuntungan ekonomi, melainkan bisa karena aktifitas sosial. Tapi, justru secara sengaja dikucurkan anggaran dari DBHCHT ke Radio Suara Sampang,” terang Imron.
Imron menegaskan akan melaporkan temuan itu Ombudsman Jatim. Bahkan, persoalan tersebut juga akan dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).
“Kami akan laporkan hal ini ke Ombudsman Jawa Timur atas dugaan maladministrasi dan juga ke APH atas dugaan pencucian uang,” tegasnya.
DBHCHT di Sampang cukup besar. Tahun 2021 mencapai 28 miliar. Tapi, terserap Rp 16 miliar sisanya menjadi Silpa dianggarkan pada tahun berikutnya ialah 2022.
Sementara, untuj tahun 2023 DBHCHT Sampang mencapai 50 miliar dan dianggarkan ke beberapa OPD. Dengan porsi paling banyak di Dinas Kesehatan Sampang. (ries/diend)
