Aktivis Formasa Zahra saat orasi di depan Kantor DPRD Sampang, Senin (22/05/2023). (FOTO: MAISAROH / KLIK MADURA)
SAMPANG, klikmadura.id – Kinerja Polres Sampang mendapat sorotan dari mahasiswa. Korps bhayangkara itu dinilai tidak serius dalam menangani kasus pemerkosaan yang menimpa orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dan anak di bawah umur.
Sorotan tersebut disampaikan Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sampang, Senin (23/05/2023). Mereka meminta polisi mengusut tuntas kasus yang sangat memilukan tersebut.
Zahra, salah satu orator menyampaikan, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bahari cukup tinggi. Sejak 2020 lalu, terdapat 23 kasus persetubuhan dan 19 kasus pencabulan.
Ironisnya, yang menjadi korban bukan perempuan normal dan dewasa. Tetapi, perempuan yang mengalami gangguan kejiwaan serta anak di bawah umur berusia 13 tahun.
Sampai sekarang, pelaku rudapaksa terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) itu belum ditangkap. Bahkan, pelaku pemerkosaan yang menimpa anak di bawah umur diduga sebanyak sembilan orang, tetapi tidak semua ditangkap.
“Polres Sampang harus usut tuntas kasus pencabulan ini. Pelakunya harus ditindak tegas,” katanya.
Mahasiswi berhijab itu menyampaikan, perempuan harus dilindungi. Sebab, dari rahim perempuan lah, akan lahir aset bangsa yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di bumi pertiwi. “Miris kalau kasus seperti ini dibiarkan,” teriak Zahra.
Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto mengatakan, kasus pencabulan yang menimpa anak usia 13 tahun itu menjadi atensi. Dari sembilan terduga pelaku, tiga di antaranya sudah ditangkap.
Sementara, untuk enam pelaku lainnya, masih dalam pengejaran. Bahkan, keenamnya sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).
Keenam terduga pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka itu yakni, AR, JF, AB, SH, MA dan WR. Masing-masing memiliki peran berbeda saat kejadian. “Kami terus melakukan penyelidikan dan upaya penangkapan,” tandasnya. (diend)