Belasan Tahun Jalan Dibiarkan Rusak, Aktivis “Rukyah” Dinas PUTR Sumenep

Avatar

- Wartawan

Kamis, 8 Juni 2023 - 14:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivis GPS-Desa berada di depan Kantor Dinas PUTR yang dipasang baliho rukyah.

Aktivis GPS-Desa berada di depan Kantor Dinas PUTR yang dipasang baliho rukyah.

SUMENEP, klikmadura.id – Sejumlah aktivis Sumenep yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Segitiga (GPS) Desa sangat menyayangkan sikap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Sebab, jalan penghubung Desa Gapura Gengah – Tamidung dibiarkan rusak selama belasan tahun. Padahal, masyarakat kerap mengusulkan agar jalan tersebut diperbaiki. Namun, usulan itu tidak mendapat respons positif. Akibatnya, para aktivis menggelar serentetan aksi protes. Mulai dari aksi turun jalan, menyodorkan kotak amal hingga memasang baliho “rukyah” di depan Kantor Dinas PUTR Sumenep. Rentetan aksi tersebut bertujuan agar jalan rusak itu segera diperbaiki.
BACA JUGA :  Ratusan Warga Gelar "Rokat Jhalan", Doakan Pintu Hati Pemangku Kebijakan Terketuk Perbaiki Jalan Rusak
“Perlu kita rukiah Dinas PUTR ini. Usir arwah gentayangan yang mungkin ada dalam jiwanya,” ucap Koordinator Aksi GPS Desa Nur Hayat, Kamis (08/06/2023). Sebelumnya, para aktivis GPS-Desa sempat menyodorkan kotak amal kepada pengendara yang melintas di area tersebut. Uang yang diperoleh akan digunakan untuk bjaya perbaikan jalan yang 14 tahun dibiarkan rusak Padahal kata Hayat, jalan tersebut merupakan salah satu akses untuk kelancaran perekonomian masyarakat. Jalan itu juga akses menuju Pondok Pesantren di wilayah itu. Hayat berjanji, akan terus berjuang hingga jalan tersebut benar-benar diperbaiki oleh Dinas PUTR. “Kita akan kawal sampai tuntas,” pungkasnya.
BACA JUGA :  Blok South East Madura, Satu-Satunya Sumur Migas Daratan yang Bisa Sejahterakan Warga
Aktivis GPS-Desa mendesak, jalan penghubung tersebut terealisasi di tahun 2024. Pemerintah harus menganggarkan Rp1 M di APBD Perubahan 2023 sebagaimana disampaikan melalui audiensi yang melibatkan Komisi III dan Dinas PUTR beberapa waktu lalu. (fix/diend)

Berita Terkait

Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo, Kapolres Sumenep Tabur 12 Ribu Benih Ikan
Harga Eceran LPG Melon di Sumenep Tembus Rp 20 Ribu, Warga Miskin Mengeluh
Walhi Jatim Ungkap 21 Hektare Laut Kampung Tapakerbau Sumenep Ber-SHM
Usai Warga Kampung Tapakerbau Siaga 24 Jam, Rencana Penggarapan Tambak Garam Batal
Menteri KKP Bakal Turunkan Tim Cek SHM Laut Kampung Tapakerbau Sumenep
Penuhi Kebutuhan Listrik Masyarakat, PLN Resmikan 5 PLTS di Pulau-Pulau Kecil Wilayah Kabupaten Sumenep
Tugu Keris Perkuat Identitas Sumenep sebagai Kota Keris
Gagal Bayar Jasa Quick Count Pilkada 2024 Sepengetahuan Sekda dan Bupati Sumenep

Berita Terkait

Rabu, 29 Januari 2025 - 14:18 WIB

Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo, Kapolres Sumenep Tabur 12 Ribu Benih Ikan

Selasa, 28 Januari 2025 - 11:32 WIB

Harga Eceran LPG Melon di Sumenep Tembus Rp 20 Ribu, Warga Miskin Mengeluh

Senin, 27 Januari 2025 - 09:08 WIB

Walhi Jatim Ungkap 21 Hektare Laut Kampung Tapakerbau Sumenep Ber-SHM

Jumat, 24 Januari 2025 - 12:49 WIB

Usai Warga Kampung Tapakerbau Siaga 24 Jam, Rencana Penggarapan Tambak Garam Batal

Jumat, 24 Januari 2025 - 10:30 WIB

Menteri KKP Bakal Turunkan Tim Cek SHM Laut Kampung Tapakerbau Sumenep

Berita Terbaru

Opini

Komunikasi Partisipatif Tata Kelola Kota Pamekasan

Sabtu, 19 Apr 2025 - 11:08 WIB