SUMENEP, klikmadura.id – Satpol PP Sumenep berada di garda terdepan melawan peredaran rokok bodong. Bersama sejumlah instansi lain, korps penegak perda itu akan menyasar 256 desa.
Instansi yang ikut terlibat dalam operasi rokok bodong itu yakni, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker), Diskop UKM dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sumenep.
Penyisiran ratusan desa itu akan berlansung selama satu bulan lebih. Terhitung sejak tanggal 5 Juni sampai 30 Juli 2023 nanti.
Kepala Satpol PP Sumenep Laili Maulidi mengungkapkan, upaya penekanan rokok ilegal itu dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat. Harapannya, masyarakat sadar bahwa mengedarkan rokok bodong dilarang.
Aturan itu tertuang dalam pasal 54 Undang-undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
Kemudian, ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
“Kami bermaksud mengedukasi masyarakat agar sadar bahwa mengedarkan rokok ilegal itu salah,” tuturnya.
Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan pemerintah. Tetapi juga mengganggu keberlangsungan usaha para pelaku industri hasil tembakau yang resmi.
Laili menyampaikan, terdapat beberapa kriteria rokok dinyatakan bodong. Yakni, tidak dilengkapi pita cukai dan menggunakan pita cukai palsu. Kemudian, ditempel pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi (tidak sesuai nama perusahaan atau beda jenis produk).
“Rokok ilegal jelas diketahui dari fisik. Penggunaan pita cukai palsu bisa diketahui dengan menggunakan sinar ultra violet ataupun dengan mata secara langsung,” jelas Laili.
Sejauh ini, dari hasil penyisiran yang dilakukan, tim menemukan sebanyak 1.109 slop dan 1.851 bungkus atau 421.056 batang dengan 253 jenis rokok ilegal.
Sedangkan jumlah toko eceran yang dikunjungi sebanyak 327 toko. Dengan rincian, 119 toko didapati menjual rokok ilegal dan sisanya tidak. (fix/diend)
“Kami bermaksud mengedukasi masyarakat agar sadar bahwa mengedarkan rokok ilegal itu salah,” tuturnya.
Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan pemerintah. Tetapi juga mengganggu keberlangsungan usaha para pelaku industri hasil tembakau yang resmi.
Laili menyampaikan, terdapat beberapa kriteria rokok dinyatakan bodong. Yakni, tidak dilengkapi pita cukai dan menggunakan pita cukai palsu. Kemudian, ditempel pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi (tidak sesuai nama perusahaan atau beda jenis produk).
“Rokok ilegal jelas diketahui dari fisik. Penggunaan pita cukai palsu bisa diketahui dengan menggunakan sinar ultra violet ataupun dengan mata secara langsung,” jelas Laili.
Sejauh ini, dari hasil penyisiran yang dilakukan, tim menemukan sebanyak 1.109 slop dan 1.851 bungkus atau 421.056 batang dengan 253 jenis rokok ilegal.
Sedangkan jumlah toko eceran yang dikunjungi sebanyak 327 toko. Dengan rincian, 119 toko didapati menjual rokok ilegal dan sisanya tidak. (fix/diend)
